Betapa Pemerintah punya keinginan yang kuat dan punya perhatian besar terhadap majunya kualitas pendidikan di negara tercinta ini.Namun sangat di sayangkan, bahwa ke inginan itu tidak banyak yang mendukung.Maka yang tampak dari tahun ke tahun hanya berskisar itu ke itu saja, bahkan menunjukkan ketidakpastian.
--sertifikasi guru belum menampakkan hasil apa-apa.Penghasilan di tambah sebulan gaji, tapi peningkatan kualitas mengajar tidak mengalami perubahan.Tak nampak perbedaan antara guru yang sudah terima uang sertifikasi dengan yang belum.
--masih ada siswa yang putus sekolah karena masalah transport, meski untuk masalah ini sudah ada anggarannya pada dana BOS.
--Kepala Dinas Pendidikan tersangkut pemotongan dana BOS dan dana lainnya, sehingga apa yang seharusnya di tanggulangi tidak terlaksana.
--Guru yang mengajar siswa malah nggak di percaya, sehingga untuk UN mereka seperti di anak tirikan.Mereka yang mengajar, tapi tak di percaya memberi nilai.Mereka mengawas UN hanya di bayar Rp.20.000/ hari, sementara pengawas satuan pendidikan ( PSP) di beri gaji berlipat-lipat.
--Sekolah RSBI dan SBI hanya di peruntukkan bagi mereka yang punya duit.Orang tidak mampu jangan berharap bisa masuk kesana biarpun pintar, karena uang sekolahnya saja ada yang mencapai Rp.1.000.000/bulan, belum biaya lain dan biaya gengsi karena harus bergaul di antara mereka anak pejabat, birokrat dan orang kaya.Suatu kali saya terkejut, karena biaya untuk masuk ke sekolah tertentu (kuliah di sekolah milik pemerintah) saja di minta menyiapkan dana sampai Rp.250.000.000. Saya bilang sama anak saya" itu gaji ayah 6 Tahun (setelah dapat uang sertifikasi), kalau harus kesitu berarti kita harus puasa selama lima tahun di tambah telanjang karena nggak beli baju.
--Sekolah hanya di nilai dari otak.
--Kebohongan yang tak pernah di akui.Kalau saat ini siswa tidak lagi belajar ketika menghadapi UN, melainkan meunggu SMS.Ada sih yang bilang, " soal yang beredar itu bukan soal UN yang asli, ada yang ambil kesempatan meraih untung, jadi jangan di percaya".Lha wong hasil dari SMS itu bisa dapat nilai 9,5, kok di bilang palsu.Kalau UN tetap dipaksakan sebagai penentu kelulusan, saya hanya bisa bilang:
---Guru mana, Kepala sekolah mana yang mau siswanya banyak yang nggak lulus?
---Kepala Dinas Pendidikan mana, Kepala Kanwil Pendidikan mana yang mau peringkat kelulusan sekolah yang di bawah naungannya rendah?
Hardiknas?, kalau dualisme pendidikan terus berlanjut, masih perlukah diperingati? kalau ternyata muaranya ke Rp,Rp,Rp,$,$ maka kita tinggal menunggu kehancuran.Dan ini akibat ulah mereka yang suka merasa paling pintar, punya kuasa.
