RSBI, akankah menjadi cikal bakal dualisme pendidikan?

Fenomena baru yang semakin berkembang, bahwa semakin banyak daerah yang ingin punya RSBI (Rintisan Sekolah Berstandard Internasional).Kita tentu merasa bangga jika hal itu menjadi pendongkrak mutu pendidikan yang semakin terpuruk akhir-akhir ini.Bukan tanpa alasan jika saya mengatakan semakin terpuruk karena;
1.Banyaknya kasus soal UN yang bocor , saya rasa bukan isapan jempol.Hanya saja tentu tak ada yang bisa di jadikan barang bukti, meski tak bisa di pungkiri sebagai seorang guru banyak yang mendiamkan.
2.Fasilitas pendidikan bukannya terbenahi seperti yang di amanatkan MA untuk syarat pelaksanaan UN.Malah di Kota besar masih ada sekolah negeri yang tidak punya ruang lab.bio dan fisika (cuma ruangan dengan barang rongsokan), Lab Bahasa, Alat Peraga Matematika dan komputer untuk di pakai belajar oleh siswa.
3.UN sudah di mulai akhir april, sementara Ijazah baru bisa di terima Agustus.Kita sepertinya masih gamang dengan teknologi dan masih punya pola pikir masa lalu.
4.Fenomena banyaknya siswa swasta yang masuk negeri, saya yakin sebagian bukan karena mereka lebih baik dari sekolah negeri.Ini saya yakini karena ada swasta yang lulus 100% dengan nilai tinggi sampai 75% bisa masuk negeri, padahal siswanya saja ada yang mesti di jemput untuk ikut UN.
5.Belum ada prestasi yang di tunjukkan oleh guru yang sudah profesional (punya sertifikat profesi) melebihi guru yang belum di sertifikasi, baik cara mengajarnya, kehadirannya maupun penerapan methode dan teknologi mengajarnya.
Sekarang mari kita lihat RSBI.Kita tentu sudah melihat berita di TV bahwa di Jakarta ada SD yang sudah berstatus  RSBI bermasalah dengan orangtua mengenai pengelolaan uang yang di pungut oleh sekolah.Wajar saja orangtua ikut campur (melalui wakilnya yaitu komite sekolah) karena uang sekolah yang di pungut RSBI biasanya termasuk tinggi dan rasanya bisa di katakan sangat tinggi.Ada RSBI (SMA) yang mengutip uang sekolah sampai Rp.1.000.000 /bulan.Tentu yang bisa masuk ke sini hanyalah orang mampu/kaya.Artinya bahwa orang pintar sekalipun tapi karena hidup sederhana tak punya hak mengenyam pendidikan di sini.Kalau teringat waktu duduk di bangku SPG dulu, katanya bahwa berdirinya Taman Siswa, Muhammadiyah dll adalah guna memupus dualisme pendidikan yg di sponsori oleh Belanda, dimana waktu itu sekolah seseorang sangat di tentukan oleh kasta.Ada khusus sekolah untuk kalangan ningrat, dan rendahan/rakyat jelata.Jika RSBI didirikan untuk kalangan berduit, lantas bagaimana nasib orang di bawahnya.Mengapa bukan pembenahan yang sudah ada yang di giatkan.Lengkapi fasilitas pendidikan, bina terus profesionalisme dan kepatuhan guru dalam mengajar, jangan mensyaratkan Sertifikat, Piagam, atau apa pun namanya dalam kriteria Penilaian profesi guru.Guru tugasnya melaksanakan KBM, maka nilai lah KBM nya bukan melalaknya untuk cari sertifikat.Bukan dengan cara membuat kelas khusus, dimana pendanaan yang paling dominan.
Apa iya, yang punya predikat RSBI itu, gurunya udah pada bisa bahasa Inggris?.Udah pintar gunakan teknologi?.Apa iya persyaratan yang masuk ke situ pakai cara penyaringan yang jujur.
Tulisan ini saya buat untuk mengingatkan kita semua, bahwa negara beserta fasilitasnya ini bukan milik pribadi maupun golongan.Jangan malah mundur kembali ke zaman penjajahan Belanda.Adilah kepada sesama, merasa senasib dan sepenangungan, tegakah kita, mereka masih banyak yang tidak mampu sekolah sementara ada yang punya fasilitas melimpah.Memang sih katanya ada dana BOS, tidak boleh ada yang tak sekolah.Tapi kan malah yang ada nggak di kasi ujian kalau nggak bayar uang buku, tak di kasi masuk belajar kalau tak beli LKS.RSBI hendaknya inisiatif dan sepenuhnya di tanggung pemerintah agar anak kurang mampu juga bisa bersaing untuk menikmati layanan itu.Semoga.

Dunia Pendidikan Mulai Putar Arah

Pada tahun 1983 sewaktu saya masih duduk di bangku kelas I Sekolah Pendidikan Guru, saya masih ingat betapa Indonesia begitu lama memperjuangkan "pendidikan untuk semua" tanpa memandang sikaya dan simiskin, anak pejabat atau petani, anak saudagar atau pedagang kaki lima, semuanya diperjuangkan untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak dan universal.

Maka dalam pelajaran sejarah pada saat itu masih di ceritakan bagaimana berdirinya INS Kayu Tanam di ranah Minang, yang memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kelas rendah.

Banyak sekali tokoh yang mendirikan sekolah untuk meberantas apa yang dinamakan " DUALISME PENDIDIKAN.Hal ini karena pada masa penjajahan Belanda dulu, terjadi perbedaan pelayanan pendidikan anatara sikaya dan simiskin, anak raja dengan turunan rakyat jelata.

Semangat kemerdekaan menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan yang begitu dalam pada saat itu.Sekian lama kondisi seperti ini dapat berlangsung, rakyat merasa bahwa para pahlawan kita tidak sia-sia memperjuangkan kemerdekaan melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Se ingat saya guru saya pernah mengajarkan, bahwa bagi kita yang paling penting adalah mengisi kemerdekaan agar kita dapat mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.

Zaman telah mulai berkata lain dan dunia pendidikan mulai berputar arah.Bahkan yang paling menyedihkan karena hal itu terjadi pada masa reformasi.

Euforia demokrasi malah kadang menjungkirbalikkan rasa senasib dan sepenanggungan bagi penduduk negeri ini.Lihatlah betapa mulai banyak didirikan sekolah yang diberi julukan SBI, Sekolah bertaraf internasional, yang jika ditelusuri, mungkin 20 % saja pun kita akan susah menemukan siswa yang berlatar belakang orangtua dengan derajat sosial yang umum ada disana, melainkan keturunan orang berduit.

Padahal masih ada dinegeri ini yang seharusnya punya hak duduk disana kalau pendidikan dinilai dari budi pekerti, kesungguhan dan kemampuan otak.

Tetapi karena ketiadaan dana, terpaksa ia mundur, sampai mendaftar sajapun tak berani. Ada yang mampu lulus testing di SMP dan SMA SBI, tapi gagal mengenyam pendidikan disana karena ketiadaan dana.Kalaulah benar SMA Taruna Nusantara meminta uang SPP Rp.2.500.000 perbulan, maka kalau boleh jujur anak PNS Eselon III saja udah tak mampu, jadi kapankah kami punya kesempatan?

Sekolah katanya gratis, tapi sekolah malah menjual buku yang bukan BSE, cari yang rabatnya lumayan banyak.Akhirnya anak Bapak Tukang Beca, Tukang Sayur, Pegawai Rendahan, harus sekolah asal sekolah saja, atau bahkan putus sekolah.Kadang sebagai rakyat, mereka merasa asing di negeri ini.

Kita perlu bertanya kepada pemerintah, mengapa harus ada sekolah yang notabene siswanya anak pengusaha, hanya suku bangsa tertentu yang ada disana, terletak di jantung kota, pagi dan siang menimbulkan kemacetan jalan raya karena sebagian besar mereka diantar dan di jemput pakai mobil mewah, sudah begitu dihormatikah orang ini ?

Apakah pemerintah tak bisa membuat peraturan agar sekolahnya mewajibkan siswanya pakai angkutan yang disediakan sekolah?

Dunia pendidikan kita semakin buram, karena perbedaan semakin tampak nyata antara sikaya dan simiskin.Buat rakyat kebanyakan cukuplah sekolah negeri, yang kadang gurunyapun jarang masuk mengajar.

Kalau ini berlanjut tanpa ada perhatian, maka kita tinggal menunggu waktu, negeri ini akan semakin terpuruk. Ingat pesang Bung Karno tentang "JAS MERAH", Jangan melupakan sejarah.

Negeri ini milik bersama, bukan milik golongan.

Semoga menjadi perhatian pemerintah.